MEDAN, BATAKINDONESIA – Komitmen menjaga bumi sebagai rumah bersama kembali digaungkan dari kawasan Danau Toba melalui langkah strategis yang mempertemukan kekuatan lembaga pengelola geopark dunia dengan kekuatan sosial budaya masyarakat adat Batak. Momentum tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Badan Pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopark (BP TCUGGp) dan Parsadaan Pomparan Toga Sinaga dan Boruna (PPTSB) pada Minggu (12/4/2026).
Kerja sama ini dipandang bukan sekadar seremoni administratif, melainkan upaya konkret membangun sinergi antara pengelolaan kawasan geopark berstandar internasional dengan partisipasi komunitas lokal dalam menjaga keberlanjutan lingkungan, budaya, dan ekonomi masyarakat di kawasan Danau Toba.
Nota kesepahaman ditandatangani langsung oleh General Manager BP TCUGGp Azizul Kholis bersama Ketua Umum PPTSB Edison Sinaga, dengan cakupan kerja sama strategis selama lima tahun ke depan yang meliputi sektor pendidikan, inovasi, pengembangan pariwisata berkelanjutan, penguatan ekonomi lokal, pembinaan generasi muda, serta pelestarian budaya dan lingkungan hidup.
Kolaborasi Global Berbasis Kearifan Lokal
Dalam kesempatan itu, PPTSB memaparkan kiprah panjang organisasinya sejak berdiri pada 1940 sebagai salah satu organisasi kekerabatan besar masyarakat Batak yang tak hanya bergerak di bidang sosial budaya, tetapi juga aktif dalam berbagai gerakan pelestarian lingkungan.
Berbagai program nyata yang telah dijalankan antara lain penghijauan berbasis marga, pembangunan dan pengelolaan kebun bibit tanaman keras, serta pengawasan kawasan hijau di sekitar Danau Toba sebagai bentuk tanggung jawab ekologis masyarakat adat terhadap tanah leluhur.
Sementara itu, BP TCUGGp menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari strategi memperkuat implementasi rekomendasi UNESCO pasca keberhasilan Toba Caldera UNESCO Global Geopark memperoleh kembali status “Green Card” dari UNESCO—sebuah pengakuan internasional yang menandakan peningkatan tata kelola geopark setelah sebelumnya mendapat catatan evaluatif.
BP TCUGGp juga memaparkan sejumlah agenda besar ke depan, termasuk pengembangan geosite baru, penyelenggaraan Geofest 2026, perluasan program reboisasi kawasan kritis, serta penguatan jejaring geopark dunia melalui peningkatan partisipasi generasi muda.
Kritik Konstruktif: Jangan Berhenti pada Dokumen
Namun di balik optimisme penandatanganan kerja sama tersebut, muncul penegasan kritis dari kalangan pemerhati lingkungan yang mengingatkan bahwa tantangan terbesar sesungguhnya bukan lagi menyusun konsep, melainkan memastikan pelaksanaan nyata di lapangan.
Penggiat lingkungan sekaligus anggota Dewan Pakar PPTSB, Wilmar Eliaser Simandjorang, menegaskan bahwa keberhasilan kolaborasi ini tidak akan diukur dari tebalnya dokumen perjanjian atau banyaknya rapat koordinasi, melainkan dari dampak riil yang dirasakan masyarakat dan lingkungan.
Menurutnya, selama ini persoalan utama dalam banyak program konservasi adalah adanya jarak antara komitmen dan eksekusi—antara semangat yang tertulis di atas kertas dengan implementasi yang benar-benar mengubah keadaan.
“Kerja sama ini akan diuji bukan oleh dokumennya, tetapi oleh jejaknya di lapangan—apakah lingkungan semakin terjaga, masyarakat merasakan perubahan, dan generasi muda benar-benar dilibatkan dalam gerakan ini,” tegas Wilmar.
Ia menilai, status Danau Toba sebagai bagian dari UNESCO Global Geopark menuntut standar kerja yang tidak biasa dan tidak boleh dijalankan dengan pola birokrasi rutin semata.
“Geopark kelas dunia tidak bisa dikelola dengan pendekatan seremonial. Harus ada keberanian mengeksekusi, konsistensi pengawasan, dan ukuran keberhasilan yang nyata,” ujarnya.
Wilmar menilai BP TCUGGp memiliki posisi strategis dalam menjaga arah, standar, dan konsistensi implementasi program berbasis rekomendasi UNESCO. Di sisi lain, PPTSB dinilai memiliki kekuatan sosial yang sangat besar melalui jaringan komunitas, basis kultural, dan kedekatan emosional dengan masyarakat akar rumput.
Sinergi keduanya diyakini dapat menjadi model kolaborasi ideal antara lembaga formal dan organisasi masyarakat dalam membangun konservasi berbasis komunitas.
“Kalau kekuatan institusi dan kekuatan sosial budaya ini benar-benar bersatu, maka gerakan penyelamatan Danau Toba bisa jauh lebih efektif dan berkelanjutan,” katanya.
Dalam diskusi yang berlangsung hangat, para peserta juga menyoroti pentingnya menjadikan generasi muda sebagai aktor utama dalam gerakan geopark masa depan.
Sejumlah gagasan strategis mengemuka, mulai dari pengembangan ruang edukasi seperti museum tematik geopark, penguatan kurikulum edukasi lingkungan berbasis lokal, hingga pembentukan jejaring pemuda geopark yang terhubung dengan komunitas geopark dunia.
Hadir dalam pertemuan tersebut jajaran pimpinan PPTSB, di antaranya Eduard Sinaga, Aldon Sinaga, Yas Sinaga, Ketua Yayasan PPTSB Hombar Sinaga, serta anggota Dewan Pakar Osbet Sinaga.
Dari pihak BP TCUGGp turut hadir lengkap jajaran manajemen, yakni Petrus Parlindungan Purba, Tikwan Raya Siregar, dan Ovi Vensus Samosir.
Pertemuan ditutup dengan ramah tamah, namun pesan yang tertinggal sangat jelas: kerja sama ini tidak boleh berhenti sebagai simbol, dokumen, atau agenda seremonial tahunan.
Danau Toba, sebagai salah satu lanskap geologi paling penting di dunia, kini menghadapi ujian besar—mampukah seluruh pemangku kepentingan mengubah status geopark dunia menjadi gerakan nyata yang menghadirkan manfaat ekologis, sosial, dan ekonomi bagi masyarakat?
Dari tepian Danau Toba, dunia kembali diingatkan bahwa menyelamatkan bumi tidak cukup dengan slogan dan deklarasi. Dibutuhkan kerja nyata, keberanian bertindak, serta komitmen lintas generasi untuk memastikan bumi tetap layak diwariskan.
Karena pada akhirnya, menjaga bumi bukan sekadar tugas pemerintah atau lembaga tertentu—melainkan tanggung jawab bersama seluruh umat manusia.***
