Oleh: Dr. Ronsen Pasaribu, SH., MM.
Ada sesuatu yang patut dipertanyakan dari dinamika hukum dan politik kita belakangan ini. Persoalannya bukan semata-mata siapa yang benar dan siapa yang salah, melainkan apakah jalan menuju keadilan masih terbuka bagi setiap warga negara?
Hukum seharusnya menjadi jalan untuk menemukan kebenaran, bukan justru menjadi lorong berliku yang pada akhirnya tertutup oleh tembok prosedur. Jangan sampai proses hukum berjalan panjang, berputar-putar, kemudian berhenti karena pintunya seolah-olah digembok.
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) telah dijatuhkan. Putusan Mahkamah Agung (MA) juga telah ada. Namun, apakah setiap putusan otomatis mengakhiri seluruh ruang perdebatan tentang kebenaran dan keadilan? Apakah kritik terhadap suatu putusan harus dianggap sebagai bentuk pembangkangan terhadap hukum?
Di sinilah persoalan mendasarnya. Putusan pengadilan memang harus dihormati, tetapi penghormatan terhadap putusan tidak boleh dimaknai sebagai larangan untuk berpikir kritis, melakukan kajian akademis, atau mengevaluasi sistem hukum.
Kepastian hukum memang penting. Namun, kepastian hukum tidak boleh kehilangan hubungan dengan keadilan substantif.
Dari kegelisahan itulah saya mengembangkan Teori Habonaran, sebuah konstruksi pemikiran yang berangkat dari perubahan indikator sosial, politik, dan hukum dalam kehidupan berbangsa. Munculnya polemik ijazah, persoalan penyadapan, dinamika lembaga ideologi Pancasila, provokasi politik, hingga kegelisahan Generasi Z menunjukkan bahwa masyarakat menghadapi persoalan baru yang tidak selalu dapat dijawab dengan pendekatan teori lama.
Dalam konteks ini, diperlukan Construction Theory, yakni keberanian membangun konstruksi teori baru berdasarkan perkembangan dan indikator sosial yang nyata.
Teori Habonaran menawarkan tujuh dalil sebagai landasan berpikir untuk mengembalikan hubungan antara Pancasila, kebenaran, adab, persatuan, keadilan, hukum, dan politik.
DALIL PERTAMA: PANCASILA BUKAN SEKADAR PAJANGAN
Pancasila bukan hiasan dinding kantor pemerintahan. Bukan pula sekadar materi pidato dalam upacara kenegaraan.
Pancasila adalah way of life, pandangan hidup bangsa sekaligus fondasi dalam penyelenggaraan negara.
Karena itu, nilai-nilai Pancasila harus hadir dalam praktik kehidupan sehari-hari, termasuk dalam proses penegakan hukum, pengambilan keputusan politik, dan penyelenggaraan pemerintahan.
Jika Pancasila hanya hidup dalam dokumen dan slogan, tetapi tidak tercermin dalam perilaku para pemegang kekuasaan, berarti ada kesenjangan serius antara cita-cita bangsa dan kenyataan.
Pancasila harus menjadi ukuran moral dan etika dalam setiap tindakan bernegara. Bukan sekadar diucapkan, tetapi harus diwujudkan.
DALIL KEDUA: HABONARAN ADALAH KEBENARAN
Habonaran dalam pemaknaan filosofis yang saya bangun adalah kebenaran.
Kebenaran tidak perlu dipaksakan melalui teriakan, intimidasi, provokasi, apalagi rekayasa opini. Kebenaran harus diberi ruang untuk ditemukan melalui proses yang jujur, terbuka, objektif, dan beradab.
Dalam negara hukum, kebenaran harus diuji berdasarkan fakta dan alat bukti, bukan berdasarkan kekuatan pengaruh, popularitas, ataupun tekanan kelompok.
Karena itu, siapa pun yang mengklaim berada di pihak kebenaran harus bersedia menempuh proses yang dapat dipertanggungjawabkan.
Habonaran bukan pembenaran terhadap kepentingan kelompok tertentu. Habonaran justru menuntut keberanian untuk menerima kenyataan, termasuk ketika kenyataan itu tidak sesuai dengan kepentingan sendiri.
Kebenaran tidak membutuhkan kebencian untuk membuktikan dirinya. Ia membutuhkan keberanian, kejujuran, dan proses yang bermartabat.
DALIL KETIGA: ADAB HARUS MENJADI LANDASAN PROSEDUR
Dalam negara demokrasi, setiap warga negara memiliki hak untuk menggugat, mengkritik, menyampaikan pendapat, dan mencari keadilan melalui jalur hukum.
Namun, kebebasan tersebut harus berjalan bersama tanggung jawab dan adab.
Jangan karena berbeda pandangan, seseorang kehilangan rasa hormat terhadap sesama. Jangan pula karena merasa paling benar, kemudian menghalalkan fitnah, penghinaan, intimidasi, dan tindakan yang merendahkan martabat orang lain.
Di sinilah nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab harus menjadi pedoman.
Prosedur hukum penting, tetapi prosesnya harus dijalankan dengan etika. Demokrasi membutuhkan keberanian menyampaikan kritik, sekaligus kedewasaan menerima perbedaan.
Keadilan tidak boleh diperjuangkan dengan cara-cara yang justru merusak nilai kemanusiaan.
DALIL KEEMPAT: PERSATUAN HARUS DI ATAS KEPENTINGAN KUBU
Bangsa ini tidak boleh terus-menerus terjebak dalam dikotomi politik: kami dan mereka, pendukung dan penentang, kelompok ini dan kelompok itu.
Setelah kontestasi politik berakhir, seluruh elemen bangsa harus kembali menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan kelompok.
Gibran Rakabuming Raka telah dilantik melalui mekanisme konstitusional sebagai Wakil Presiden RI bersama Presiden Prabowo Subianto. Fakta ketatanegaraan tersebut harus dihormati, sebagaimana seluruh proses demokrasi dan konstitusi wajib dihormati.
Menghormati hasil proses konstitusional bukan berarti menutup ruang kritik. Justru demokrasi yang sehat memberikan tempat bagi kritik yang konstruktif.
Generasi Z juga harus diberikan ruang untuk berpartisipasi, menyampaikan gagasan, dan mengambil bagian dalam menentukan masa depan bangsa.
Nilai Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan harus menjadi landasan.
Jangan wariskan permusuhan politik kepada generasi berikutnya. Wariskan budaya musyawarah, toleransi, dan tanggung jawab kebangsaan.
DALIL KELIMA: KEADILAN SUBSTANTIF TIDAK BOLEH KALAH OLEH FORMALITAS PROSEDURAL
Inilah inti dari Teori Habonaran.
Keadilan tidak boleh direduksi menjadi sekadar stempel, ketukan palu, atau terpenuhinya formalitas administratif. Putusan pengadilan memang memiliki kekuatan hukum dan wajib dihormati, tetapi kualitas sistem peradilan juga harus terus dievaluasi.
Kita harus membedakan kepastian hukum, keadilan prosedural, dan keadilan substantif. Ketiganya seharusnya berjalan beriringan.
Apabila terdapat persoalan yang belum terjawab, ruang kajian akademis dan kritik konstitusional harus tetap terbuka. Jika ditemukan kekeliruan, sistem hukum harus menyediakan mekanisme koreksi sesuai ketentuan perundang-undangan.
Tidak berarti setiap pihak yang tidak puas terhadap putusan dapat terus-menerus membuka kembali perkara yang telah berkekuatan hukum tetap. Ada prinsip res judicata pro veritate habetur, yakni putusan hakim dipandang benar sepanjang belum dibatalkan melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Namun, prinsip tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk membungkam diskusi ilmiah, kritik publik, dan evaluasi terhadap hukum acara.
Sebab, kepastian hukum tanpa kepekaan terhadap keadilan dapat melahirkan ketidakpercayaan masyarakat.
Jangan sampai hukum hanya menyediakan pintu untuk memutus perkara, tetapi tidak menyediakan ruang untuk memperbaiki sistem yang masih memiliki kelemahan.
DALIL KEENAM: HUKUM ACARA HARUS TERUS DISEMPURNAKAN
Hukum acara merupakan instrumen penting untuk memastikan bahwa keadilan dapat dicari dan ditegakkan secara benar.
Namun, hukum acara bukan sesuatu yang tidak boleh dievaluasi. Ia harus terus disempurnakan mengikuti perkembangan masyarakat, teknologi, dan dinamika ketatanegaraan.
Persoalan baru seperti perkembangan teknologi informasi, penyadapan, keterbukaan dokumen, sengketa informasi, serta meningkatnya partisipasi publik menuntut sistem hukum yang lebih adaptif dan akuntabel.
Dalam praktiknya, penegakan hukum juga harus dijaga agar tidak dipengaruhi kepentingan politik praktis.
Apabila suatu proses hukum menimbulkan persepsi politisasi, lembaga yang berwenang perlu menjawabnya melalui transparansi, argumentasi hukum, dan pertanggungjawaban kelembagaan.
Persepsi publik memang bukan bukti adanya intervensi politik. Namun, persepsi tersebut juga tidak boleh diabaikan. Kepercayaan masyarakat terhadap hukum justru dibangun melalui keterbukaan dan integritas.
Hukum harus berdiri di atas kepentingan semua warga negara, bukan menjadi instrumen untuk melayani kepentingan kekuasaan ataupun kelompok tertentu.
Jika hukum acara belum mampu memberikan ruang pencarian keadilan yang memadai, maka pembenahan harus dilakukan.
Bukan dengan meruntuhkan wibawa pengadilan, melainkan memperkuat kualitas sistem peradilan itu sendiri.
DALIL KETUJUH: POLITIK ADALAH SENI, BERSIH, INDAH, DAN MENGGEMBIRAKAN
Saya masih mengingat pemikiran almarhum Sabam Sirait tentang politik sebagai seni, sesuatu yang bersih dan indah.
Pandangan tersebut patut direnungkan kembali di tengah kehidupan politik yang sering kali diwarnai pertentangan, saling serang, kecurigaan, dan perebutan kekuasaan.
Politik seharusnya menjadi sarana memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan arena untuk membenarkan segala cara demi mencapai kekuasaan.
Kita terlalu lama disuguhi anggapan bahwa politik identik dengan intrik, konflik, dan kepentingan sesaat. Padahal, politik yang beradab seharusnya menghadirkan harapan, kegembiraan, dan optimisme bagi masyarakat.
Dalam konteks itulah saya melihat Partai Solidaritas Indonesia (PSI), yang didirikan oleh sejumlah tokoh muda dan kemudian mendapat dukungan politik dari Joko Widodo, sebagai salah satu alternatif untuk mengembangkan paradigma politik baru.
Gagasan politik yang membawa semangat joy atau kegembiraan, keterbukaan, kebersihan, dan partisipasi generasi muda patut mendapatkan kesempatan untuk diuji dalam praktik.
Tentu saja, PSI tidak boleh hanya dinilai dari slogan dan kedekatannya dengan tokoh tertentu. Sebagai partai politik, PSI harus membuktikan gagasannya melalui kaderisasi, integritas, kebijakan, dan keberpihakan nyata kepada rakyat.
Partai politik mana pun harus berani meninggalkan politik kebencian dan mengembangkan politik gagasan.
Politik yang bersih tidak cukup dikampanyekan. Politik yang indah harus diwujudkan. Politik yang menggembirakan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
TUJUH DALIL, SATU TUJUAN: MEMBUKA JALAN KEADILAN
Ketujuh dalil Teori Habonaran ini saya tawarkan sebagai konstruksi pemikiran untuk menghadapi perubahan sosial, hukum, dan politik Indonesia.
Saya berharap gagasan ini menjadi bahan refleksi bagi seluruh elemen bangsa, termasuk kelompok pendukung Gibran, generasi muda, dan mereka yang menginginkan pembaruan kehidupan politik menjelang Pemilu 2029.
Namun, jangan salah memahami amunisi yang dimaksud.
Amunisi itu bukan untuk menyerang lawan politik. Bukan untuk membangun kebencian. Bukan pula untuk membalas dendam terhadap kelompok yang berbeda pandangan.
Amunisi itu adalah gagasan, argumentasi, keberanian moral, dan komitmen terhadap kebenaran.
Tahun 2029 tidak semestinya hanya menjadi pertarungan tentang siapa yang berkuasa dan siapa yang berpeluang menjadi pemimpin. Lebih jauh, momentum tersebut harus menjadi kesempatan untuk mengevaluasi kualitas demokrasi, integritas partai politik, dan kematangan sistem hukum Indonesia.
Apakah hukum acara kita sudah memberikan jalan yang memadai bagi pencarian keadilan?
Apakah kepastian hukum sudah berjalan seiring dengan keadilan substantif?
Apakah Pancasila benar-benar menjadi pedoman dalam kehidupan bernegara?
Dan yang paling penting, apakah politik kita sudah menjadi seni memperjuangkan kepentingan rakyat, atau masih terjebak dalam pertarungan kekuasaan?
Pertanyaan-pertanyaan inilah yang harus dijawab.
Jangan gembok keadilan hanya karena sebuah perkara telah diputus. Hormati putusan pengadilan, tetapi jangan matikan ruang kritik dan pemikiran.
Sebab, keadilan bukan milik satu kelompok, satu partai, satu penguasa, atau satu generasi. Keadilan adalah hak seluruh rakyat.
Habonaran mengajarkan bahwa kebenaran tidak boleh dipaksakan, tetapi harus diberi ruang untuk ditemukan.
Cepat atau lambat, kebenaran akan menemukan jalannya. Tugas kita adalah memastikan bahwa pintu menuju keadilan tidak pernah digembok.
Jangan gembok keadilan. Buka ruang kebenaran. Tegakkan Habonaran!
